Izin Operasional

Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

 

• Dasar Hukum
  
  > Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  > Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  > Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
  > Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  > Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus     dan Pelatihan Kerja
  > Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
  
   
• Penerbitan Izin Kursus
  Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya

• Izin kursus bertujuan untuk:
  
  >   Memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan kursus
  >   Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraan
  > Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program           pembangunan bidang pendidikan
  >   Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus
  >   Melindungi konsumen